SEMINAR BADAN HUKUM PENDIDIKAN

Pemerintah menganggarkan sektor pendidikan sebesar 20% pda tahun 2009. Rencana kebijakan itu diapresiasi sebagai langkah mulia memajukan sektor pendidikan.
Harus diakui permasalahan pembiayaan pendidikan di negeri ini merupkan permasalahan klasik yang tak berujung. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 254.000,- per siswa SD per tahun dan Rp. 354.000,- per siswa SMP per tahun yang diberikan ke sekolah sesuai jumlah siswas setiap 3 bulan sebenarnya belum mencukupi. Banyak sekolah yang hanya mengandalkan dana BOS sehingga sering kali memungut biaya dari orang tua siswa.
Jika ditinjau berdasarkan UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, pendidikan tinggi sah-sah saja menarik dana dari masyarakat dengqan syarat mengedepankan pertanggung jawaban publik (pasal 24 ayat 3). Namun persoalannya masyarakat ternyata tidak memiliki aset kekayaan memadai untuk ikut serta membiayai pendidikan. Hal ini salah satunya disebabkan faktor kemiskinan dan kesejahteraan hidup yang tetap saja menjadi persoalan pelik di negeri ini.
Mengacu pada pasal 31 Ayat 1 UUD 1945, beberapa pihak menganggap telah terjadi pekanggaran konstitusi. Pemerintah dinilai melanggar konsitusi jika berlepas tangan terhadap biaya pendidikan warga negaranya. Kewajiban pemerintah membiayai pendidikan cenderung tidak sampai ke perguruan tinggi dan hanya membiayai pendidikan dasar negaranya. Memang biaya pendidikan tidak akan mungkin secara keseluruhan dibebankan kepada pemerintah mengingat anggaran negara yang diperlukan untuk memasok kebutuhan-kebutuhan non pendidikan.asional
Menurut Prof. Dr. Nanang Fatah pada Seminar & Lokakarya Nasional Badan Hukum Pendidikan yang dilaksanakan di Jakarta Islamic Center (JIC) pada tanggal 15 Maret 2009 mengatakan bahwa : "Kedepan konsep Tabungan pendidikan rasanya layak disosialisasikan kepada masyarakat khususnya keluarga, setidaknya membiasakan masyarakat menabung untuk pendidikan anak-anaknya".
Dengan asumsi satu anggota keluarga dapatmenabung Rp. 1.000,- setiap harinya, maka dalam sebulan mencapai Rp. 30.000,- dan jika dihitung sati tahun akan terkumpul Rp. 360.000,- Jika masyarakat dengan disiplin menabung, maka setelah lulus Sekolah Menengah (3 tahun) akan terkumpul Rp. 6.480.000,-. Jumlah akumulasi tabungan tersebut paling tidak bisa bermanfaat untuk membantu membiayai pendidikan seorang anak memasuki perguruan tinggi. asumsi diatas hanyalah salah satu alternatif diantara banyak alternatif lain.

Visi & Misi :

Lembaga Pelatihan & Pengembangan Profesi "BINA MAJU BANGSA", adalah sebuah lembaga yang digagas oleh 6 (enam) orang sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang mempunyai tekad dan semangat yang kuat untuk ikut andil dalam memajukan bangsa dan negara melalui pelatihan-pelatihan keahlian yang berkualitas untuk meningkatkan dan mempersiapkan mutu sumber daya manusia Indonesia yang Terampil, Mandiri dan Profesional.

VISI :
Menjadi lembaga yang disegani dan diperhitungkan dalam mendidik dan melatih tenaga kerja profesional di Indonesia.

MISI :
Membantu pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan profesional di bidangnya masing-masing.